Translate

Brikut ini adalah beliau-beliau yang tidak setuju PILKADA secara tidak langsung.. 
Mungkin dari pernyataan Beliau-beliau ini yang paling mewakili rakyat..


1. Pernyataan pertama dari Bpk. Jokowi calon Presiden Indonesia, yang di kutip oleh situs detik.com. "Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung kalau keputusan tersebut telah mengambil hak politik rakyat," ujar Jokowi di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014). Jadi Jelas Beliau menolak tentang Opsi ke dua karna akan mengambil hak politik rakyat.. 



2. Pernyataan Kedua dari Bpk. Ahok yang sudah tidak asing lagi dan di kutip dari situs republika "Ngapain juga saya kembali calonin diri jadi gubernur lagi kalau dipilih DPRD. Kalau dipilih rakyat sih saya mau," ujar Basuki di Balai Kota, Kamis (25/9)." ..
Menurutnya, mekanisme pilkada yang dilakukan lewat DPRD bukanlah cerminan demokrasi. Ia menambahkan, pihak yang menginginkan pemilihan melalui DPRD adalah orang-orang yang tidak berjiwa rakyat...

3. Pernyataan Ketiga dari Bambang Widjojanto yang terkenal dengan sebutan "BW", di kutip dari situs republika. "Dalam pemilihan tidak langsung, maka jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota parlemen akan sangat sistematis dan berkarakter rakus bahkan korupsi tersistem," katanya melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (25/9).

"Apakah kalau pilkada tidak langsung, tidak ada permainan politik uang? Ada potensi besar terjadi perpindahan pemain atau pelaku politik uang bila pilkada tidak langsung dilakukan di parlemen. Para penentu keputusan di anggota DPR sendiri yang menjadi pelaku kejahatan," ujar Bambang.
"Akibat 'corruption by system' bisa sangat struktural karena korupsi pada jenis ini, nilai korupsi sangat besar, bisa sepanjang pemerintahan kepala daerah, dana APBD dan APBN yang akan dijarah serta merusak 'trust' publik pada kekuasaan pemerintah daerah dan parlemen yang semakin masif," ungkap Bambang.

Bambang pun tidak melihat ada hubungan langsung antara korupsi dengan pilkada langsung.

"Secara umum masalah di parlemen adalah masalah hilir karena masalah utama di hulunya adalah persoalan partai. Partai dan anggota dipastikan akan punya karakter koruptif dan kolusif bila tidak bisa membangun sistem transparan dan akuntabel di dalam partai," katanya.
Partai yang akhirnya justru menjadi kontributor potensi korupsi yang paling signifikan dalam sistem pilkada tidak langsung dibanding dengan pilkada langsung.


Baca juga 
- Tentang RUU PILKADA, Pemilihan secara Langsung dan Tak Langsung

0 comments:

Post a Comment

 
Web Design Magezine: Jasa Pembuatan Website Desain No.1 © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top